Kata Ganjar, Ketua Fraksi bisa menolak sebuah program yang tengah dibahas di masing-masing komisi.

Keterangan Puan Maharani terkait kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP harus dituangkan terlebih dahulu dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelum akhirnya diperiksa dalam persidangan di pengadilan.

PDI Perjuangan (PDIP) meradang ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk memeriksa Puan Maharani terkait kasus dugaan korupsi e-KTP.

Semestinya, kata Romli, KPK harus memeriksa semua pihak yang diduga ikut terlibat secara langsung atau tidak langsung.

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai penting bagi KPK untuk memeriksa mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

Fakta persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP menyebut adanya aliran dana ke tiga partai politik, Demokrat, Golkar, dan PDIP. Jumlahnya cukup fantastis, yakni Demokrat dan Golkar senilai Rp 150 miliar dan PDIP Rp 80 miliar.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Puan Maharani  berpesan kepada generasi muda untuk memiliki kesiapan mental, spiritual, pengetahuan dan ketrampilan agar mampu menghadapi persaingan global

Di HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan bangsa.

Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) antara kedua pihak.

Akan tetapi, Puan mengingatkan, untuk solusi jangka panjang, pemerintah harus membenahi seluruh tata niaga minyak goreng dari hulu sampai hilir.