Kalangan dewan mengingatkan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar anggaran yang dimiliki Ditjen SDA dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah di setiap daerah yang ada di Indonesia. 

Kelompok masyarakat miskin saat ini masih kesulitan untuk mengakses bantuan subsidi energi seperti BBM, listrik, dan LPG. 

Kalangan dewan mengapresiasi pemaparan dari para pemateri dalam Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). 

Rekrutmen guru sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) seharusnya mempertimbangkan masa bakti atau pengabdian. 

Kalangan dewan meminta setiap instansi dan lembaga pemerintahan mendukung surat edaran (SE) pemerintah yang melarang aparatur sipil negara (ASN) berafiliasi atau mendukung ormas terlarang, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) hingga Front Pembela Indonesia (FPI). 

 Kalangan dewan menilai aturan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang berafiliasi HTI dan FPI sangat berlebihan.

Menurut anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina, Bulog sejatinya harus dapat dikembalikan fungsinya menjadi lembaga stabilisasi pangan di bawah presiden. 

Kalangan dewan mendorong pemerintah bersama lembaga legislatif untuk memajukan pendidikan nasional lewat penyusunan Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. 

Dewan Pengawas (Dewas) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang terpilih nantinya harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap jajaran direksi BPJS Ketenagakerjaan secara ketat. 

Wahyu Sanjaya ditetapkan menjadi Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggantikan Marwan Cik Asan.