Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto yakin Pemerintah Daerah (Pemda) akan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada guru honorer.

KPK diminta untuk meniru suksesnya pembuatan UU Antiterorisme. Sebab, hal itu akan membuat munculnya koordinasi dalam penanganan kasus korupsi atau isu korupsi.

KPK tidak mempunyai hak untuk menolak RUU KUHP yang sedang dibahas di DPR. Sebab, pada dasarnya KPK sebagai pelaksana atas UU yang dibuat DPR bersama pemerintah.

Pimpinan DPR meminta agar aparat mengusut tuntas terkait permasalahan tercecernya e-KTP di Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu tentang sabotase atas tercecernya e-KTP itu.

DPR RI telah menerima Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, pekan lalu.

Kantor Staf Presiden (KSP) yang saat ini mendapat banyak sorotan, dinilai menjadi salah satu lembaga non struktural yang membuat kinerja pemerintah tidak efektif dan kerap melewati garis kewenangannya.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima aduan terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal khususnya dari China diberbagai daerah, dari masyarakat melalui Ratna Sarumpaet Crisis Center. Menanggapi hal ini, Fadli berkomitmen untuk mempelajari dan mengawasl aspirasi itu.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyampaikan, dalam usia ke 20 tahun reformasi, harapan masyarakat pada kinerja dewan semakin meningkat.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan meminta permasalahan perbedaan data pangan yang dimiliki berbagai pemangku kepentingan di pemerintahan harus segera disudahi.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan akan terus meningkatkan kinerja Kesetjenan DPR sebagai supporting System bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI.