Keberanian pemerintah dalam mengintervensi pasar, harus dimulai sejak awal dengan skema kebijakan yang win-win solution kepada para pelaku bisnis perkebunan sawit swasta yang memonopoli hampir 56 persen dari 16,4 juta Hektar lahan sawit Indonesia saat ini. Tentunya dengan pendekatan politik kebijakan yang mengedepankan kepentingan nasional.

Bamsoet meminta pemerintah, DPR, MPR dan DPD serta semua elemen masyarakat Indonesia perlu menyikapi pernyataan WHO itu dengan meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian. Terpenting, saran dan peringatan dari WHO itu hendaknya tidak membuat masyarakat semakin takut dan juga tidak panik.

Bibit Pinang, Kelapa, dan Alpukat

Calon DPD RI Farah Nuriza Amalkan Tuntunan Rasulallah SAW Cinta Anak Yatim

DPD IPPMAP bisa terus melakukan transformasi, sehingga tetap bisa bertahan di era disrupsi.

Anggota DPD RI Hj. Emma Yohanna menyoroti kurangnya pendidikan politik kepada masyarakat. Dimana, hal ini menjadi penyebab masih kurangnya perempuan mendapatkan posisi penting dalam jabatan strategis pemerintahan.

Ingatkan Pesan Megawati Hindari Korupsi

Pemerintah harus menyatakan secara terbuka dan jelas, bagaimana nasib aset-aset negara yang ada. Seperti Gedung Parlemen di Senayan, Istana Negara dan semua kantor kementerian dan lembaga yang akan ditinggalkan. Jangan sampai berubah kepemilikan ke perorangan atau perusahaan swasta.