DPR RI Periode 2019-2014 telah resmi bekerja selama dua pekan terakhir. Namun hingga saat ini, penentuan dan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang dilakukan melalui mekanisme lobi antarfraksi partai politik, belum juga rampung.

Anggota DPR RI, Putra Nababan menilai DPR RI saat ini sudah sangat terbuka dalam menerima berbagai aspirasi. Oleh karenanya jika ada masukan, saran bahkan kritik dari masyarakat, ia berharap bisa disampaikan secara langsung kepada DPR RI.

Sebanyak 30 ribu personel gabungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan disiagakan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, pada 20 Oktober mendatang.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengharapkan hendaknya demonstrasi dilakukan secara tertib dan santun, pernyataan ini menyikapi berbagai runtutan unjuk rasa yang belakangan ini terjadi baik di Jakarta atau kota besar lainnya.

Pemerintah berencana menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Rencana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada awal tahun 2020 itu menuai banyak pro dan kontra dari masyarakat luas.

Ketua DPR, Puan Maharani mengecam peristiwa penusukan terhadap MenkoPolkam Wiranto yang terjadi di Pandeglang, Kamis (10/10) siang. Akibat insiden tersebut, Wiranto mengalami luka tusukan di bagian kiri perut.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sudah mengambil keputusan bersama Pimpinan DPR RI lainnya terkait dengan pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tiap-tiap Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024.

Pimpinan DPR RI sedang fokus melakukan persiapan menjelang acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024.

Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang, Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Rachmad Gobel meninjau on the spot di sejumlah titik di Kompleks Parlemen.

Ketua DPR Puan Maharani bersama empat pimpinan DPR lainnya, akan membenahi kinerja DPR yang semakin baik ke depan. Sehingga, DPR tidak hanya menjadi "tukang stempel" pemerintah.