Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi menarik dukungannya kepada Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin dan pemerintahan Perikatan Nasional. 

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menyayangkan sikap Pemerintah yang terkesan kurang mendukung kemampuan ahli vaksin Indonesia. 

Anggota Komisi VII DPR RI mendesak Pemerintah melakukan evaluasi komprehensif  terhadap program hilirisasi nikel nasional.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Sekretariat Jenderal DPR RI untuk mengevaluasi kembali rencana penyediaan fasilitas isolasi terpusat pasien Covid-19 yang berasal dari lingkungan DPR. 

Kalangan dewan menyoroti adanya dugaan oknum yang berbisnis donor plasma konvalesen dengan tarif Rp20 juta. 

Pemimpin Oposisi Malaysia Anwar Ibrahim mendesak Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk mengundurkan diri. 

Kalangan dewan acungi jempol langkah Polda Metro Jaya melakukan Program Vaksinasi Merdeka. Langkah Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran itu layak mendapatkan apresiasi. 

Komisi II DPR RI terus mendorong Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk mendesak Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang (RUU) Pelayanan Publik. 

Ketua DPR RI Puan Maharani terus menyoroti kenaikan alias meroketnya angka kasus baru Covid-19 di luar Pulau Jawa dan Bali. 

Keberadaan lembaga independen untuk mengawasi perlindungan data pribadi seluruh warga negara adalah syarat mutlak untuk melindungi data warga secara memadai.