Dalam aksinya, para mahasiswa tampak mengenakan topeng Guy Fawkes sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap tiran. Mereka juga ikut membentangkan poster dan spanduk tolak politik dinasti dan pelanggar HAM.

Mimbar demokrasi seperti ini harus dilaksanakan di seluruh kampus. Ini merupakan alarm demokrasi untuk terus mengingatkan pemerintah agar tak berlaku dzalim kepada masyarakat.

Mulai dari praktik politik dinasti dan pelanggar HAM yang tidak pernah diadili.

Namun, ketika netralitas ASN terganggu, hal ini akan berdampak terhadap meningkatnya polarisasi politik tentunya dapat merusak institusi demokrasi dengan menghambat proses pembuatan kebijakan dan memperkuat posisi pihak yang terlibat dalam polarisasi.

Apalagi sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di daerah khusus, Gubernur Jakarta akan memiliki kewenangan yang lebih daripada daerah otonom lainnya. Kewenangan yang besar seharusnya patuh pada asas demokrasi.

Kami mahasiswa ingin kembali mengulik demokrasi jangan sampai dihancurkan. Seperti diketahui, konstitusi sebagai dasar negara kita telah diobrak-abrik dengan adanya keputusan MK kemarin mengenai batas usia cawapres. Di sini kami seluruh mahasiswa berkumpul untuk bertarung secara akademik.

Putusan MK terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden kami nilai telah membuka ruang bagi politik dinasti. Drama itu mencapai puncaknya tatkala Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo menjadi cawapres.

Rosan Perkasa Roeslani menegaskan bahwa yang terpenting format tersebut meningkatkan kualitas pemilu dan demokrasi di Indonesia.

Lantik PAW Anggota MPR, Ketua MPR Kembali Ingatkan Jaga Persatuan dan Kesatuan

Demokrasi yang dijalankan hari ini sangat jauh dari kata ideal dan cenderung digunakan penguasa untuk mencapai tujuannya.