KPK mengingatkan penyaluran bansos untuk masyarakat yang terdampak pandemi ini harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Penyaluran BST akan dilakukan melalui kantor pos, sedangkan untuk BPNT dan PKH akan disalurkan melalui jaringan Himpunan Bank-bank Negara (Himbara).

KPK dan Pemprov DKI pun menggelar rapat untuk guna mendengar  terkait alokasi penyaluran dan realisasi bansos, mekanisme pengawasan pelaksanaan.

Kalangan dewan meminta Kementerian Dalam Negri (Kemendagri) menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI guna melakukan audit terhadap realisasi penyaluran insentif bagi tenaga kesehatan daerah (Inakesda) dan dana bantuan Covid-19 daerah.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Jumeri mengatakan penyaluran tenda itu untuk membantu Pemerintah Provinsi DKI dalam penanganan Covid-19.

Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) ternyata banyak salah sasaran. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada ketidaktepatan penyaluran sebesar Rp1,18 triliun. Bahkan, Rp91,8 miliar dari bantuan itu diberikan kepada 38,2 ribu penerima yang sudah meninggal.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020, disebutkan terdapat kebocoran penyaluran BPUM sebesar Rp 1,18 triliun

Kalangan dewan meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru menerapkan penyaluran subsidi tertutup liquefield petroleum gas (LPG) tabung 3 kg atau Elpiji Melon yang direncanakan berjalan pada 2022.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi suku-suku yang tersebar di daerah-daerah terpencil di pelosok negeri. Termasuk juga Suku Anak Dalam yang tinggal di pedalaman hutan di Provinsi Jambi. 

Yayasan Idalia melakukan gerakan sosial berupa acara buka bersama dan penyaluran sejumlah bantuan kepada anak yatim dan masyarakat kurang mampu.