Kejagung jangan tebang pilih mengusut kasus ini. Sikat semua pejabat yang terindikasi terlibat dalam perkara ini, termasuk pada atasannya pejabat eselon I yang ditahan.

Dalam waktu dekat Komisi VII DPR RI juga akan memanggil Menteri ESDM untuk meminta penjelasan terkait dengan kasus-kasus ini.

Ini langkah yang tidak relevan dalam rangka membangun ketahanan energi nasional, apalagi dikaitkan dengan NDC (national determined contribution) 2030 dan program NZE (net zero emmision). Ini namanya pembangunan yang tidak selaras dengan prioritas kebutuhan bangsa (national interest).

Mulyanto minta Menteri ESDM mengikuti poin-poin kesepakatan dengan DPR dan tidak membuat keputusan sepihak. Sebab kalau ini terjadi maka akan merusak hubungan kerja Eksekuti-legislatif yang ada secara ketatanegaraan.

Rencana larangan ekspor gas jangan sekedar wacana dan omong-omong belaka. Pemerintah harus punya rencana kerja yang terukur terkait pengelolaan gas nasional.

Kalau berita ini benar, maka sungguh ironis sekali. Dan ini menjadi bahan ejekan publik.  Apalagi Dirut Pertamina baru saja menyatakan, bahwa tahun lalu (2022) Pertamina mencapai keuntungan terbesar sepanjang sejarah. Sesuai konstitusi, kekayaan alam yang dikuasai negara harus digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Kunjungan saya ke Inalum baru-baru ini, yang juga mengadakan FGD dengan pihak Inalum dan PLN, meyakinkan saya soal peningkatan demand listrik di Sumatera Utara tersebut.

Miris saya mengikuti kabar kejadian di Grumbul Tajur, Banyumas. Ada delapan nyawa yang terkurung di bawah tanah tapi respon Pemerintah malah lamban. Mereka seperti tidak dihargai.

Sekarang ini, pengaturan dan pengawasan hilir BBM dan gas alam dalam pipa diserahkan kepada badan khusus, yakni BPH Migas. Sementara lembaga  pengaturan dan pengawasan gas LPG tidak ditetapkan secara khusus. Akibatnya, ya terjadi seperti sekarang ini.

Pertamina saat ini menjual LPG 3kg merek Bright seharga Rp56.000 terbatas di Jakarta dan Surabaya, jauh kebih mahal dari gas melon 3 kilogram bersubsidi yang sekitar Rp20.000. Produksi gas pink 3kg ini rawan penyimpangan.