Upaya Pemerintah menurunkan tingkat polusi udara dengan cara menutup pembangkit listrik batu bara mandiri harus segera dilakukan. Hal ini untuk menghindari dampak yang lebih buruk.

Ilegal mining Ini memang luar biasa, dari yg kecil-kecil sampai yang besar. Dibeking aparat, dimuluskan birokrat, serta melibatkan mantan tim sukses Presiden, sebagaimana terjadi di blok mandiodo. Dua pejabat Kementerian ESDM selevel eselon I sudah ditahan. Sekarang kasus ilegal mining yang dibeking aparat terjadi juga di IKN dan jumlahnya cukup banyak.

Pemerintah, sebagai regulator saja tidak mengangkat masalah ini, masak Pertamina bikin heboh masyarakat dengan isu seperti itu.

Ini tragis. Kondisi tersebut tentu akan membuat Indonesia kehilangan sumber pendapatan negara. Bila masalah ini tidak diantisipasi bisa merepotkan negara di kemudian hari. Dengan cadangan nikel yang pas-pasan maka Pemerintah harus menata ulang program hilirisasi nikel ini.

Setahu saya hingga kini belum ada pembahasan terkait rencana Pemerintah menghapus Pertalite lalu menggantinya dengan Pertamax Green 92 pada tahun 2024.

Permintaan BBM dan gas bersubsidi masih dalam batas aman dibandingkan dengan kuota yang tersedia. Dolar dan harga minyak mentah dunia juga relatif stabil sehingga tidak ada alasan untuk menaikkan harga BBM dan gas bersubsidi. Saya sudah memastikan hal tersebut dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan Dirut Pertamina dan seluruh jajarannya.

Menteri ESDM jangan berimprovisasi di luar dari kesepakatan raker. Komisi VII  DPR RI dan Menteri ESDM sudah sepakat bahwa Mind ID harus menjadi pemegang saham mayoritas di PT. Vale Indonesia. Tujuannya agar semua operasional perusahaan sesuai dengan arah kebijakan negara.

Sudah lewat beberapa tahun, pejabat Dirjen merangkap sebagai PLT Gubernur Babel. Kemudian Pejabat Ditjen ini kosong, setelah yang bersangkutan pensiun. Yang ada hanya PLT Dirjen Minerba, yang tidak memiliki kewenangan penuh dalam mengambil tanggung jawab dan kebijakan strategis. Akibatnya kinerja Ditjen Minerba ini lemah

Saya yakin Tim TMC BRIN, yang sebelumnya BPPT, bisa melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Selama ini Tim TMC BRIN diakui andal dalam merekayasa hujan buatan.

Kementerian Perindustrian jangan menunggu sampai ada korban jiwa baru bergerak menanggapi keluhan ini. Segera kirim tim pemeriksa ke pabrik produksi rangka eSAF.