Proses hukum terhadap oknum yang diduga terlibat dalam penembakan ini harus dilaksanakan dengan akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.

Kami memberikan penjelasan sekaligus juga mengakomodir karena dari kemarin sebenarnya ini diskusi-diskusinya sudah intens.

RUU TNI memberikan kepastian hukum dalam penugasan prajurit di ranah sipil, hal ini bertujuan untuk memberikan landasan yang jelas bagi prajurit TNI yang bertugas di bidang pertahanan.

Sehingga dia dibutuhkan, tidak perlu mencari perwira tinggi atau Panglima TNI yang baru, ya sudah diperpanjang, jadi begitu.

Sudah tidak ada hal yang kemudian melanggar hal-hal yang dicurigai akan kemudian membuat hal-hal yang ke depannya itu tercederai.

Kehadiran PDIP justru untuk meluruskan jika kemudian ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kami anggap tidak sesuai.

Kalau memang merasa terganggu ya laporkan saja kepada pihak yang penegak hukum, begitu.

Ketika hukum acara dan mekanisme semua sudah terpenuhi tentunya semuanya tidak ada yang bisa menjadi sesuatu yang saudara-saudara ragukan lagi.

Ya saya sudah menjawab di beberapa media dan saya juga sudah melakukan konfirmasi kepada pihak pemerintah, bahwa sejak beredarnya isu ada reshuffle ke beberapa menteri termasuk Bu Sri Mulyani, bahwa pemerintah dalam waktu dekat dalam hal ini presiden, belum ada rencana melakukan reshuffle.

Polri agar jangan sampai kasus seperti ini terulang di kemudian hari, terlebih apa yang dilakukan Fajar masuk dalam kategori pelanggaran berat.