DPR RI mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi yang sudah menekankan bahwa penyaluran bantuan sosial perlu tepat sasaran. Ini berarti pelaksanaan kebijakan di lapangan perlu dilakukan berbasis data yang akurat dan terbaru serta prosesnya tidak berbelit-belit.

Pendataan penerima bantuan, kata Jokowi, akan melibatkan perangkat daerah

Dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona di Lapas, Presiden Jokowi akan membebaskan sejumlah narapidana tindak pidana umum (Tipidum). Namun pembebasan itu tidak berlaku bagi napi kasus korupsi.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengapresiasi kebijakan Presiden Jokowi yang mengambil langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 di Indonesia.

Dirlantas Polda Metro Jaya serahkan sembako dari Jokowi ke ojol, supir, kenek dan warga yang membutuhkan.

Langkah dalam menghadapi virus corona tidak boleh hanya mengcopi-paste cara penanganan yang dilakukan negara lain

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung penuh langkah Presiden Jokowi menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

Presiden Jokowi melalui rapat terbatas  mulai memberlakukan kebijakan pembatasan sosial skala besar dan pendisiplinan penerapan penjarakan fisik demi mencegah penularan Covid-19 di Indonesia.

HNW mendorong Presiden Jokowi untuk menjadikan solusi terakhir, Karantina Wilayah

Menurut Jokowi, langkah tegas perlu dilakukan pemerintah daerah untuk menekan warganya agar tidak mudik,