Insiden yang terjadi wilayah udara Suriah itu sebagai tindakan teroris dan permusuhan berbahaya yang bertentangan dengan semua hukum internasional.

Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Kwan Sing Bio dan Tjoe Ling Kiong, di Tuban, Jawa Timur bergejolak. Ada apa?

Kuasa hukum Dekopin mempersoalkan rekomendasi Puskapsi Fakultas Hukum Universitas Jember. Kenapa? 

Sepertinya benar bahwa buronan itu dibackup oleh aparat penegak hukum maupun aparat pemerintah.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dinilai inkonsisten terkait larangan rapat gabungan Komisi III DPR dengan tiga institusi penegak hukum soal kasus Djoko Tjandra sebagai buronan negara.

Rencana rapat gabungan Komisi III DPR dengan tiga institusi penegak hukum terkait kasus buronan Djoko Tjandra dinilai sangat diperlukan. Mengingat, kasus buronan negara Djoko Tjandra itu sangat urgent dan menjadi perhatian publik.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dinilai inkonsisten terkait larangan rapat gabungan Komisi III DPR dengan tiga institusi penegak hukum guna membahas kasus Djoko Tjandra sebagai buronan negara.

Sikap Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin terkait larangan rapat gabungan Komisi III DPR dengan tiga institusi penegak hukum soal kasus Djoko Tjandra menuai polemik. Ada apa dengan Azis?

Kewajiban segera mengeksekusi sejumlah perkara korupsi, termasuk Djoko S Tjandra dan Honggo Wendratmo, juga eksekusi putusan perdata Yayasan Supersemar

Langkah Azis Syamsuddin sudah tepat menurut hukum, karena putusan Bamus DPR melarang RDP Pengawasan pada masa reses