Jadi kami memberi catatan bahwa sekali lagi, seperti yang dikatakan tadi, catatan keras karena ada di kesimpulan kesimpulan dapat kemarin bahwa memutuskan kebijakan apapun harus melalui mitigasi dan tingkat kehatian-kehatian yang baik apalagi ini menyangkuut hajat hidup orang banyak seperti tadi.

Aturan larangan pengecer menjual LPG 3 kg alias gas melon yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) ternyata tak di koordinasikan dengan DPR RI.

Anggota DPR RI Komisi XII, Gulam Mohamad Sharon, menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengizinkan kembali pengecer gas LPG 3 kg beroperasi

Saya ragu independensi DKPP dalam menjalankan tugas peradilan kode etik bagi jajaran KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Mudah saja bagi Kemendagri untuk mengintervensi putusan DKPP. Ini tidak sehat.

Persetujuan ini menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat tim nasional di kancah internasional.

Apa yang disampaikan agar pengecer dapat menjadi subpangkalan resmi itu tepat, tetapi baiknya jangan dibuat proses yang rumit. Kita membutuhkan keputusan yang tidak hanya tepat, tetapi cepat.

Dia bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK.

HNW Dorong Koordinasi Lintas Komisi Terkait Aturan Pembatasan Internet pada Anak

Isu (BUMD) ini menarik bagi Komisi II, kalau memang perlu kita susun instrumen Pak, Pemerintah Pusat bisa me-review, melakukan evaluasi, daerah bisa bikin (BUMD), tapi kalau dari review kita tidak bagus ya dibubarin.

Rencana program dan anggaran tersebut harus dilaporkan kepada Komisi VII DPR RI setelah dilakukan efisiensi.