Perjanjian, yang ditandatangani di Gedung Putih awal bulan ini, merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip solusi yang adil dan langgeng di bawah hukum internasional.

Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, perwakilan Menteri Hukum dan HAM RI serta Gubernur Bank Indonesia, menyetujui RUU APBN Tahun 2021.

Berdasar informasi, Febri memutuskan mundur karena "kondisi politik dan hukum telah berubah bagi KPK"

Pengumuman itu bertolak belakang dengan pendapat sebagian besar negara anggota PBB, termasuk sekutu AS di Eropa, yang telah menolak kedudukan hukum AS untuk menjatuhkan sanksi internasional.

Surat Ketua KPU NTT kepada KPU pusat tentang penerimaan dokumen dan meneliti pemenuhan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dinilai sebagai signal konspirasi.

Komisi III DPR menyetujui penambahan anggaran Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pagu anggaran 2021. Diharapkan, penambahan anggaran itu meningkatkan kinerja aparat penegak hukum ke depan.

KPU Manggarai Barat (Mabar) diingatkan untuk tegas menolak calon bupati yang tidak memenuhi syarat Surat Keternagan Catatan Kepolisian (SKCK) alias cacat hukum.

KPK menyayangkan banyaknya putusan upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali (PK) yang dikabulkan Mahkamah Agung (MA).

Tiga pihak Eropa dalam kesepakatan nuklir, Prancis, Inggris dan Jerman  mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Minggu bahwa setiap keputusan atau tindakan yang diambil untuk memberlakukan kembali sanksi PBB tidak akan memiliki efek hukum.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang mengatakan bahwa penegak hukum di Indonesia  mendapatkan kesan buruk dari masyarakat, sehingga perlu perbaikan.