Selama ini state (negara) begitu powerful, warga negara begitu low battery. Begitu sangat tidak punya power.

Jadi begini, khusus mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu ada mekanisme yang kewenangan itu diberikan kepada jaksa yang kita kenal dengan istilah Divert Prosecution Agreement (DPA) atau perjanjian penundaan penuntutan. Ini hanya terhadap subjek hukum berupa korporasi.

Jumlahnya kan tadi kita berapa, 1.676 DIM. DIM tetap 1.091, DIM redaksional 295.

Ini sudah sesuai dengan undang-undang advokat berikut putusan Mahkamah Konstitusi.

Yang terpenting adalah bagaimana mewujudkan arah penegakan hukum yang seimbang antara kepentingan penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Kita melakukan pembahasan DIM berdasarkan DIM substansi sesuai klaster.

Oleh sebab itu, diperlukan pembaharuan terhadap KUHAP agar aparat penegak hukum lebih terbuka, profesional, dan menghormati hak asasi manusia.