Sejumlah asosiasi nelayan di Indonesia melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin).

Kebijakan perikanan berbasis kuota dibangun berdasarkan pertimbangan ekologi dan ekonomi.

Produksi perikanan budidaya harus terus kita kembangkan, guna memenuhi kebutuhan pangan dan menggerakkan ekonomi nasional.

Menteri Trenggono menantang manajemen Freire untuk membuat kapal pengawas perikanan bagi Indonesia dengan panjang minimal 60 meter berstandar Offshore Patrol Vessel (OPV).

Mesin osmosis menghasilkan air tawar di kapal

Menjaga lingkungan laut tetap sehat

Mendukung Kebijakan Penangkapan Terukir Mulai 2022

Kami memiliki concern yang sama untuk memperkuat pengawasan impor hasil perikanan dan komoditas pergaraman sebagai salah satu upaya untuk melindungi nelayan maupun petambak garam

Sentuhan inovasi akan mendorong produk perikanan yang dihasilkan oleh pelaku usaha perikanan memiliki daya saing tinggi di pasar.

Kebijakan ini bertujuan untuk distribusi pertumbuhan ekonomi di daerah pesisir menjadi lebih merata, peningkatan daya saing produk perikanan di pasar global, peningkatan PNBP perikanan dengan target Rp12 triliun.