Pemerintahan Presiden Jokowi diminta berbesar hati atau legowo dalam menerima setiap kritikan dari masyarakat. Sebab, rakyat memiliki kewenangan menilai kinerja pemerintah.

Masih banyak rakyat Indonesia terutama kaum perempuan masih hidup miskin bahkan di bawah garis kemiskinan.

Berikut beberapa wanita yang dikenal dalam sejarah sebagai pahlawan dalam memberantas penguasa yang menindas rakyat.

Tarif listrik yang terjangkau untuk rakyat harus menjadi komitmen bersama baik eksekutif ataupun legislatif. Sebab, hal itu menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan.

Satuan pengamanan harus mampu menterjemahkan tugas-tugas khusus sebab sebagai rumah rakyat maka perlu dijaga sehingga kondusif

Cak Imin tegas menyatakan bahwa PKB didirikan untuk kemaslahatan rakyat.

Undang-Undang (UU) No.17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) Pasal 122 K dinilai sebagai benteng pembatas antara DPR dengan rakyat.

Seluruh anggota legislatif dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkomitmen untuk mengokohkan khidmat kepada rakyat. Hal itu dari hasil keputusan Rapat Pleno Fraksi PKS DPR dan DPRD.

Tito memastikan, pengamanan yang dilakukan Polri tidak akan membuat jarak dan menganggu hubungan antara wakil rakyat dengan rakyat.

Meski revisi UU MD3 itu sudah disahkan, pria yang akrab disapa Zulhasan tetap meminta rakyat untuk tetap berani dan tidak ragu mengkritisi parlemen.