Karena itu perlu memang diatur secara komprehensif dalam rumusan KUHAP bagaimana pengawasan hakim ini, memang di satu sisi kekuasaan kehakiman ini independen, mandiri, dan betul-betul tidak bisa kita kontrol secara langsung kecuali perilakunya.

KUHP kan berlaku 1 Januari 2026 dan menganut nilai-nilai yang baru, di antaranya dia lebih mengutamakan restorative justice, rehabilitatif dan restitutif, yang mana secara logika tentu memerlukan KUHAP yang juga baru, yang memuat nilai-nilai yang sama. Nah, ini yang kami lihat urgen.

Saya tidak melihat apa yang dilakukan oleh Kementerian HAM terhadap kasus Rempang. Berapa orang yang ditangkap? Berapa yang ditersangkakan? Nenek-nenek umur 67 tahun hari ini ditersangkakan.

Desakan saya, saya selaku Komisi III, mendesak Mahkamah Agung untuk sungguh-sungguh membenahi peradilan kita.

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus meminta agar Pemprov Jatim dan BKN Kanreg Surabaya segera menyelesaikan para tenaga honorer agar menjadi PPPK.

Bapak Presiden memerintahkan menginstruksikan kepada jajaran TNI Angkatan Laut (AL) untuk melakukan pencabutan itu artinya apa, artinya kalau saya bisa membaca dari bahasa tubuh Pak Prabowo sebagai Presiden, saya sebagai orang Jawa itu adalah bentuk kemarahan, bentuk kemarahan karena yang memiliki otoritas dan kewenangan melakukan fungsi pengawasan dalam memberikan proses perizinan justru diam seribu bahasa.

Tanggal 13 Februari 2025, Komisi III akan kunjungan spesifik ke Polda Kalbar.

Upaya paksa itu terkait kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia (BI). 

Pagar laut ini ingin menegaskan satu hal bahwa ya tidak ada satu pun kekuatan ekonomi di republik ini yang bisa semena-mena ketika itu merugikan masyarakat. Pagar laut ini menegaskan bahwa kekuasaan itu, kedaulatan itu di rakyat.

Komisi III DPR RI menggelar RDPU bersama Karo SDM Polda Jabar, Kepala Sekolah SPN dan keluarga Valyano Boni Raphael, seorang siswa SPN Polda Jabar yang diberhentikan.