Jadi, selama masih mengikuti aturan, selama tidak anarkis, itu adalah hak untuk masyarakat menyatakan pandangan dan pendapatnya masing-masing.

Karena itu memang sekarang ini TNI sudah mengisi di posisi kementerian tersebut, di lembaga tersebut seperti BSSN, Bakamla, BNPB, terus di Dewan Pertahanan Nasional, itu semua kan TNI sudah mengisi semua posisinya.

Jadwal yang per kini itu adalah paripurna akan dilaksanakan besok untuk putusan tahap kedua.

Evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa prajurit yang ditempatkan di Kementerian atau Lembaga sipil harus benar-benar menjalankan tugasnya berdasarkan kebutuhan strategis negara, bukan sebagai instrumen kepentingan politik jangka pendek.

Bahkan selama 10 tahun terakhir pemerintahan sipil, tumbuh subur korupsi dan berbagai penyelewengan dalam bernegara.

Kalau Ibu (Megawati) tuh cuman jangan sampai dwifungsi kembali lagi, supremasinya tetap sipil.

Kisruh politik, tudingan ijazah palsu merembet ke political distrust. Jika sampai political risk pada credit rating meningkat, Indonesia dijauhi pemodal asing. Pemodal domestik cari selamat, deindustrialisasi dan realokasi anggaran yang salah.

Kunjungan DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad ke BEI dinilai tidak akan mampu mengembalikan posisi IHSG yang sebelumnya mengalami penurunan drastis.

Ini adalah contoh buruk bagi masyarakat. Dan untuk menyelesaikan ini harus level elite, sekaligus level pimpinan

RUU itu disetujui untuk dibahas ke Rapat Paripurna setelah seluruh fraksi partai politik di DPR RI menyampaikan pendapat akhir mini fraksi. Seluruh fraksi pun menyetujui RUU tersebut untuk dibahas ke tingkat lanjut.