Selama dua periode ini Jokowi menduduki jabatan tersebut banyak tindakan ceroboh dari pemerintahan. Mirisnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan semakin memenjarakan rakyat dalam rangka menjaga kekuasan demi kepentingan nafsu oligarki.

Kalau mau terlibat dalam politik sejak 2,5 tahun lalu, kalau sekarang sudah terlambat. Lagi pula dalam aturan jabatan (Dewan Pengarah) bukan Bu Mega, tapi ex-officio Kepala BPIP, ada juga ex-officio menteri keuangan, jadi kami tidak akan terpengaruh.

Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Setjen MPR Diikuti 15 Calon

Jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejagung resmi diduduki eks Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Reda Manthovani.

Saya bertemu menteri tersebut, dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum partai, beberapa partai, yang menyuarakan itu [perpanjangan jabatan presiden 3 periode], saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu.

Rahmat Effendi merupakan terpidana kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat.

Bahwa usaha 3 periode/perpanjangan jabatan berasal dari presiden Jokowi. Usaha tsb ditolak PDIP yg kemudian bikin Jokowi cawe2 di MK agar Gibran jadi cawapres Prabowo. Jelas sudah bahwa Jokowi punya bakat jadi Tiran, bukan negarawan.

Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui.

Hal ini menyusul pengunduran diri Syahrul Yasin Limpo dari jabatan Mentan. Sebab, Syahrul ingin fokus menghadapi kasus korupsi yang berjalan di KPK

Salah satu klaster lainnya yang telah KPK sampaikan ke publik adalah soal dugaan korupsi terkait mutasi jabatan di Kementan