Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sudah memberikan masukan ke Komisi III DPR RI untuk uji kepatutan dan kelayakan calon tunggal Kapolri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo yang dilaksanakan, Rabu (20/1) mendatang. 

Partai Demokrat berkeinginan jika sosok Kapolri baru pengganti Jenderal Idham Azis bisa menjaga keberagaman dan nilai demokrasi di Indonesia.

Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta independen terkait tewasnya enam Laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh aparat kepolisian. 

Setiap terjadi gangguan keamanan, di mana saja, maka itu menjadi kewajiban bagi Polri, TNI, dan instansi terkait untuk menjaganya.

Bila dilihat sejarahnya, Belanda melepas Papua pada Agustus 1962 dengan syarat harus didahului dengan referendum. Referendum yang dikenal dengan penentuan pendapat rakyat (Pepera) dilaksanakan pada 1969 disaksikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menentang keras pernyataan yang dilakukan Benny Wenda. Pasalnya, baru-baru ini, Benny Wenda melakukan deklarasi kemerdekaan Papua Barat secara tidak berdasar, pada Selasa (1/12/2020), sebab Papua dan Papua Barat merupakan wilayah Indonesia yang sah.

Benny Wenda dan para pengikutnya dengan sangat jelas telah melakukan tindakan makar, karenanya pemerintah harus mengambil tindakan penegakan hukum yang tegas.

Kalangan dewan meminta pemerintah untuk serius menangani Pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda yang baru-baru ini mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat.

Partai Demokrat menyayangkan sikap Presiden RI, Joko Widodo yang belum mengeluarkan pernyataan sikap terkait deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat oleh Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat  (ULMWP) pimpinan Benny Wenda.