Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan ada sejumlah pihak yang merasa kurang mendapat keadilan dari bebas bersyaratnya Setya Novanto.

Dua OTT dimaksud ialah kasus dugaan suap proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komerling Ulu, Sumatera Selatan pada bulan Maret 2025

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa sejumlah masalah yang ditemukan seperti tumpang tindih perizinan hingga tata kelola.

KPK sudah menggelar diskusi dengan sejumlah pakar untuk mengidentifikasi sejumlah poin di RKUHAP yang berpotensi menghambat kinerja KPK

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Kamis, 17 Juli 2025.

Kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun.

Itu bersamaan dengan penyidik yang sedang melakukan pemeriksaan di perkara Lamongan, jadi efisiensi. Kami ada di sana, makanya nanti dalam pemeriksaannya mumpung mereka ada di wilayah Jawa Timur, maka ya sekalian saja. Intinya itu.

Putusan perkara nomor: 32 PK/Pid.Sus/2020 itu dibacakan pada Rabu, 4 Juni 2025.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan justru Paulus Tannos lah yang meminta agar KPK memeriksa dirinya secara informal pada akhir Mei lalu.