Nanti mungkin kami akan formulasikan apakah kami akan bentuk semacam panja dan seterusnya untuk mengecek seluruh Kantah, Kanwil, di Indonesia ini bagaimana terkait dengan penerimaan PNBP-nya?

Ini evaluasi triwulan pertama Kementerian ATR BPN. Yang pertama, kami Komisi II DPR RI meminta kepada Saudara Menteri untuk meningkatkan kinerjanya. Karena 4 bulan pertama kinerjanya masih di bawah 30 persen.

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus meminta Kementerian ATR/BPN untuk memastikan penggunaan tanah untuk investasi seimbang dengan hak rakyat terkait tanah adat atau tanah ulayat.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menata ulang pemberian hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) untuk mewujudkan keadilan di bidang pertanahan, khususnya bagi masyarakat bawah.

PTUN Pangkal Pinang mengabulkan gugatan Eddy Sofyan terhadap tergugat, Kepala Kantor BPN Kabupaten Belitung

Kita memberikan sanksi berat pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka yang terlibat kepada enam pegawai dan sanksi berat kepada dua pegawai.

Jika memang ada indikasi pelanggaran pidana, saya mendapatkan informasi dari Kejaksaan Agung bahwa proses penyelidikan sedang berjalan terhadap jajaran ATR/BPN. Penyelidikan ini bukan penyidikan, namun kami ingin membuka masalah ini secara terang benderang—siapa pelakunya, siapa yang memerintahkan, dan siapa saja yang turut serta.

Komisi II DPR RI meminta Menteri ATR/BPN untuk segera menerbitkan HGU (Hak Guna Usaha) terhadap 150 badan hukum yang sudah memiliki IUP dan mengurus HGU paling lambat pada 3 Desember 2025. 

Pengaduan itu untuk menindaklanjuti pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Seharusnya menurut saya itu tidak lama, siapa saja orang internal ATR/BPN yang berperan melakukan pelanggaran hukum itu.