Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menekakan pentingnya sertifikat tanah ulayat sebagai upaya untuk melindungi warisan budaya masyarakat adat.
Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus memberikan pendapat tentang optimalisasi pagu anggaran dalam rapat kerja bersama Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, serta DKPP di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (15/9).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengungkapkan Komisi II menyetujui tambahan anggaran Kemendagri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun Anggaran (TA) 2026 untuk sejumlah program.
Menteri Kehutanan duduk dengan Kemendagri, duduk dengan ATR/BPN. Jangan dikembalikan lagi pada rakyat.
Mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pak Menteri secara sadar bahwa beliau ada salah ucap, terus kemudian langsung meminta maaf ke publik untuk mengakhiri polemik itu.