Walhi menyatakan, Kepmen ESDM ini bertentangan atau melanggar UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

WALHI, TuK Indonesia dan Sawit Watch menilai bahwa semua praktek buruk perusahaan ini tidak lepas dan dilegitimasi oleh kebijakan

Pendekatan keamanan dan penggunaan kekerasan bertentangan dengan komitmen Presiden Jokowi yang menghendaki penyelesaian konflik agraria.

Pernyataan ini hanya mewakili kepentingan pengusaha, tidak mewakili masyarakat, terutama masyarakat yang bersinggungan langsung dengan perkebunan kelapa sawit.

Sosok yang paling banyak memegang kendali adalah Abrianto. Abrianto mantan pentolan Walhi Kaltim ini,  bertugas sebagai pengendali.

Sistem pembelian bermasalah yaitu take-or-pay dimana PLN harus membayar listrik yang dihasilkan oleh penyedia listrik swasta.

Pencurian dan penebangan kayu di daerah TNGL tersebut, harus dicegah oleh pemerintah karena dapat membahayakan terjadi bahaya banjir.

Seorang Tim Kuasa Hukum Walhi Riau, Even Sembiring menyatakan sudah mempersiapkan diri lebih matang dari permohonan praperadilan sebelumnya.

Walhi menyatakan penggunaan teknologi yang diklaim sebagai clean coal (batu bara bersih) tidak akan menyebabkan emisi karbon berkurang.

“Kami peringatkan pemerintah dan presiden untuk mengingatkan pembantunya (menteri) untuk tidak melawan hukum. Sebab reklamasi Pulau G masih dalam proses peradilan PTUN,” ujar Direktur Eksekutif WALHI, Yaya Nur Hidayati.