Kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Patra M Zein menilai tidak logis jika kliennya terlibat dalam peristiwa yang tidak memberikan keuntungan apa pun. 

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menduga tuntutan tujuh tahun penjara dan denda Rp600 juta dari JPU KPK bukan hasil dari hasil penegakan hukum.

Hal tersebut disampaikan Hasto saat membacakan duplik dalam sidang perkara dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR RI dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.

Pernyataan itu disampaikan Hasto saat membacakan duplik untuk menjawab replik Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Jumat, 18 Juli 2025.

Kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Febri Diansyah menilai jaksa telah memelintir keterangan ahli terkait judical review terhadap PKPU ke MA.

Penegasan ini disampaikan Febri usai sidang pembacaan replik jaksa atas pleidoi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Maqdir Ismail mengatakan keterangan jaksa KPK soal data Call Data Record (CDR) telah terbantahkan oleh fakta persidangan. 

Hal itu disampaikan jaksa KPK saat membacakan replik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin, 14 Juli 2025.

Kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ronny Talappesy mengatakan jaksa KPK tidak bisa menjelaskan soal data CDR dari yang tidak melalui proses audit forensik.

Pernyataan ini pengacara Hasto, Ronny Talappesy saat membacakan nota pembelaan perkara dugaan suap PAW dan perintangan penyidikan.