Pengamat Timur Tengah Dina Y. Sulaeman menilai pembubaran Hizbut Tahri Indonesia (HTI) yang diumumkan oleh Menkopolhukam, Wiranto Senin (8/5) masih berupaya niat politik, belum upaya hukum
Usulan atas pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah melalui Menkopolhukam Wiranto sudah memasuki tahap final.
Menko Polhukam Wiranto menemui Ketua MPR Zulkifli Hasan. Apa saja pembahasan dalam pertemuan tersebut?
Menkopolhukam Wiranto berjanji akan membasmi segala bentuk Organisasi Masyarakat (Ormas) yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
Menkopolhukam Wiranto meminta dukungan MPR agar TNI dilibatkan dalam memberangus tindakan terorisme di tanah air.
Dalam rangka proses pembubaran sejumlah Ormas anti Pancasila membutuhkan dana yang cukup fantastis, yakni sebesar Rp 5 miliar.
Menko Polhukam Wiranto membutuhkan dana sebesar Rp 5 miliar dalam rangka proses pembubaran sejumlah Ormas anti Pancasila.
Pemerintah mendesak DPR untuk segera menuntaskan pembahasan RUU Terorisme.
Jika Presiden tidak bisa bertemu dengan para ketua umum parpol, Partai Demokrat mengusulkan agar Menkopolhukam Wiranto mewakili presiden bahas Presidential Threshold.
Wiranto berharap informasi dari Panglima TNI tentang adanya institusi di luar TNI dan Polri yang akan membeli 5000 pucuk senjata standard TNI tidak dipolitisasi