Kuasa hukum Heru Hidayat, Kresna Hutahuruk pun bereaksi dan membantah, jika aset tersebut bukanlah milik kliennya, namun milik PT Inti Kapuas

Fungsi angkutan laut sebagai penghubung (konektifitas) antar kepulauan menjadi hilang

KPU, seolah-olah tidak membolehkan orang menjadi baik, tidak membolehkan orang menjadi tobat.

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai ketentuan mengenai anggota DPD RI melanggar etika itu tidak bisa mencalonkan diri sebagai pimpinan itu bagus, tetapi secara hukum ketentuan itu hanya mengikat pada anggota DPD sebelum yang baru.

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai penting bagi KPK untuk memeriksa mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

Margarito menyampaikan prinsip final dan mengikat (final and binding) yang menjadi mahkota bagi MK justru  dinilai sesat secara hukum ketatanegaraan.

Tidak ada satupun klaim dalam konstitusi yang mengharuskan suatu partai membentuk fraksi.