Aktivis Pro Demokrasi mengkritik dan mencermati praktek KKN yang terjadi di Pileg DPRI RI.

Ganjar Pranowo mengangkat isu korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dalam pidatonya saat berbicara di acara Hajatan Rakyat di Kota Cirebon, Sabtu (27/1).

Sistem politik represif rezim Orde Baru dan praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) telah mendorong kita untuk membangun sistem yang lebih demokratis dan membentuk lembaga yang secara khusus memerangi praktik koruptif dalam mengelola negara.

Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Ia bahkan tak sungkan bakal menyikat dengan tindakan tegas kepada para pelaku KKN.

PDIP menyatakan tidak gentar menghadapi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 mendatang. Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD diyakini sebagai pembela wong cilik dan semangat anti KKN.

Putusan ini jelas tidak konsisten dengan putusan-putusan MK sebelumnya yang menyatakan berkaitan dengan syarat usia pejabat publik bahwa itu bukan kewenangan MK, melainkan open legal policy (kebijakan hukum terbuka) dari pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Pemerintah. Ini jelas sangat disesalkan dan disayangkan.

Jika mengacu pernyataan Sekjen PBB Antonio Guterres, Indonesia sudah masuk ke dalam negara gagal sistemik karena pembayaran bunga utang pada tahun 2022 lebih besar dari anggaran kesehatan 2022.

Tommy Soeharto itu bisa ngaco ngaco setelah Soeharto berkuasa 17 tahun. Anak Soeharto jadi pejabat setelah Soeharto berkuasa 32 tahun, Mba Tutut jadi pejabat itu pun hanya 4 bulan doang.

Kalau niatnya memang membersihkan PSSI dari praktik korupsi, mafia perjudian, KKN dalam dalam penetapan pelatih, pemain dan segala bentuk manipulasi yang merusak ekosistem dunia persepakbolaan Indonesia kita dukung dan kita lihat hasilnya ke depan seperti apa.