BPJSKes sedang fokus meningkatkan kerja sama dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk menjadikan NIK sebagai nomor kepesertaan BPJSKes.
Sangat disayangkan penonaktifan BPJS bagi warga miskin tersebut. Hal itu akan menyulitkan mereka dalam mengakses layanan kesehatan. Terlebih kondisi masyarakat saat ini belum sepenuhnya bebas dari keterpurukan ekonomi.
Untuk realisasi belanja kesehatan, earmarked TKDD jadi serapannya sampai akhir tahun itu 72,17 persen.