wakil rakyat berasal dari Papua dan Papua Barat, baik yang berada di DPD maupun DPR bersepakat untuk membentuk wadah yang mempunyai legalitas.

DPD RI serius dalam menyerap aspirasi daerah. Salah satunya dengan mendapatkan masukan langsung dari Gubernur Bali Wayan Koster soal RUU Provinsi Bali, yang salah satunya mengatur  potensi Bali seperti kearifan lokal dan budayanya.

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI melakukan evaluasi dan inventarisasi materi untuk penyusunan usul Prolegnas DPD RI Jangka Menengah tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas tahun 2020.

Komitmen cari solusi konflik Papua, Komite I terus gali informasi untuk mempersiapkan pembentukan pansus Papua. Selain itu, berbicara masalah Papua tentu tidak bisa dikesampingkan telah diberlakukan otonomi khusus (Otsus).

Salah satu evaluasi penting dari kinerja periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah kurang fokus pada janji dan agenda pembangunan.

Komite I DPD RI Dorong KPU dan Bawaslu selenggarakan Pilkada secara Optimal, sebagai representasi daerah DPD RI berkomitmen mengawal demokrasi daerah dengan melakukan pengawasan Pilkada Serentak mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan tahun 2020.

Komite II meminta pemerintah merumuskan regulasi yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang selama ini terus menjadi momok masyarakat Indonesia.

Permasalahan yang ditemui pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 lalu harus menjadi pertimbangan dalam persiapan penyelenggaraan pilkada serentak 2020 menjadi lebih baik.

Badan Kehormatan (BK) DPD RI pada rapat Pleno ke 2 menyetujui melakukan penyempurnaan Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPD RI Nomor 2 Tahun 2019.

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin berharap posisi politiknya sebagai pimpinan DPD RI akan mampu mendorong percepatan pencapaian target pembangunan di berbagai daerah, termasuk Bengkulu.