Salah satu evaluasi penting dari kinerja periode pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah kurang fokus pada janji dan agenda pembangunan.

Komite I DPD RI Dorong KPU dan Bawaslu selenggarakan Pilkada secara Optimal, sebagai representasi daerah DPD RI berkomitmen mengawal demokrasi daerah dengan melakukan pengawasan Pilkada Serentak mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan tahun 2020.

Komite II meminta pemerintah merumuskan regulasi yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang selama ini terus menjadi momok masyarakat Indonesia.

Permasalahan yang ditemui pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 lalu harus menjadi pertimbangan dalam persiapan penyelenggaraan pilkada serentak 2020 menjadi lebih baik.

Badan Kehormatan (BK) DPD RI pada rapat Pleno ke 2 menyetujui melakukan penyempurnaan Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPD RI Nomor 2 Tahun 2019.

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin berharap posisi politiknya sebagai pimpinan DPD RI akan mampu mendorong percepatan pencapaian target pembangunan di berbagai daerah, termasuk Bengkulu.

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mendorong pemuda Indonesia untuk ikut mengembangkan pemberdayaan sektor pemuda dan olahraga yang nantinya dapat mensejahterakan masyarakat Indonesia secara merata.

Menguatnya keinginan publik untuk melakukan amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 harus dimasukkan dalam visi dan misi lembaga negara.

Komite IV DPD RI sepakat mengajukan sepuluh usulan rancangan undang-undang sebagai RUU Usul Insiatif DPD RI tahun 2019. Hal ini dijelaskan Ketua Komite IV DPD RI, Elviana saat memimpin rapat kerja pembahasan dan pengesahan program dan jadwal Komite IV Masa Sidang I 2019-2020.

Komite I DPD RI mendalami isu strategis otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah untuk memajukan daerah dengan cara mensinkronisasi dan mengharmonisasi UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.