Ya orang mau bikin partai silakan saja sesuai dengan aturan, UU yang ada, misalkan (UU tentang) partai politik (parpol).

Sebenarnya hal itu lebih tepat ditanyakan langsung ke Pak Jokowi. Tapi kalau sebagai kader partai dan anggota DPR, saya melihat sah-sah saja. Setiap orang berhak mendirikan partai politik di Indonesia, asalkan memenuhi syarat yang berlaku. Mau model partainya terbuka atau tertutup, itu tergantung pendirinya.

Kejagung membongkar kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Patra Niaga periode 2018-2023 yang merugikan negara Rp193,7 triliun. Kasus dugaan korupsi tersebut berlangsung sejak pemerintahan Presiden Jokowi.

Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Selain itu, Komisi X mendorong relaksasi blokir efisiensi pada program/kegiatan prioritas utama dalam anggaran operasional pendidikan tinggi, termasuk BOPTN, PNBP/BLU, serta belanja operasional lainnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menegaskan, pentingnya perhatian terhadap lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama agar tidak menjadi prioritas kedua dalam sistem pendidikan nasional.

Kalau dalam situasi normal di mana tidak ada efisiensi besar-besaran dari pemerintah silakan saja pembangunan gedung parlemen dan gedung lainnya di IKN digenjot. Tetapi kalau ada keterbatasan anggaran baiknya dibuat skala prioritas.

Mereka menyampaikan aspirasi melalui mobil komando di halaman Gedung KPK.

Semakin tua semakin kehilangan martabat, kau ikut membuat negeri ini jadi rusak dengan membela rezim Jokowi yang meninggalkan banyak masalah krusial yang berdampak buruk bagi hidup rakyat.

Politikus Golkar itu kemudian menjelaskan, pembahasan RUU TNI selanjutnya ditugaskan kepada Komisi I DPR RI selaku alat kelengkapan dewan dengan ruang lingkup tugas mencakup bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen.