Euforia terhadap pelonggaran di sejumlah sektor mulai terlihat, meski sejatinya kebijakan PPKM level 4 adalah untuk membatasi mobilitas orang demi mencegah penularan Covid-19.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, untuk menjamin stabilitas harga dua unit kerja tersebut wajib rajin turun ke lapangan.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung penuh kebijakan pemerintah yang memutuskan untuk melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 demi menekan penyebaran Covid-19.

Covid-19 telah memberikan banyak pukulan telak terhadap industri penerbangan tidak hanya di Indonesia namun di seluruh dunia.

Menurut anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, pemerintah daerah harus segera menuntaskan tugasnya merealisasikan mata anggaran bantuan sosial tersebut.

Pemerintah memutuskan memperpanjang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4. Meski terasa berat, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta masyarakat tetap mengikuti aturan yang diberlakukan.

Pemerintah harus serius memperhatikan jaring pengaman sosial bila memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Tanpa jaring pengaman sosial, kebijakan PPKM sama sekali tidak efektif.

Memang ada sedikit perubahan yang paling utama adalah kegiatan untuk UMKM.

Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra DPR RI Heri Gunawan menyoroti perihal bantuan sosial (Bansos) yang masih banyak belum diterima oleh rakyat terdampak pandemi Covid-19.

Dalam perpanjangan PPKM Level 4 ada beberapa perubahan, terutama terkait pelonggaran bagi usaha kecil seperti pedagang kaki lima (PKL).