Pemerintah meyakini kekuatan kolektif dari seluruh komponen bangsa akan menjadikan bangsa Indonesia semakin tangguh tidak hanya dalam menghadapi pandemi Covid-19 namun juga berbagai tantangan pembangunan di masa depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan tanggapan Pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi DPR RI atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas RUU APBN Tahun Anggaran 2020 di hadapan Rapat Paripurna DPR RI ke 3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022.

Menkeu menekankan bahwa reformasi di bidang kesehatan dan pendidikan penting untuk membangun SDM yang berkualitas unggul.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa pemerintah akan tetap merespons dengan fleksibel dengan menyesuaikan alokasi PEN yang dapat ditambah jika terjadi lonjakan kasus Covid-19.

Total utang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp.6.554,56 Triliun per-Juni 2021 dan berpotensi naik kembali setelah penambahan utang Rp.515,1 Triliun yang sedang dicari Menkeu tersebut.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa seluruh indikator ekonomi hingga kuartal kedua tahun 2021 menunjukkan suatu akselerasi pemulihan yang cukup meyakinkan.

Inilah yang akan kita akan lanjutkan sehingga kita bisa memulihkan kembali tidak hanya perekonomian, tapi yang paling penting kondisi kesejahteraan masyarakat kita.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan memberikan tambahan insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) sebesar Rp1,08 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, anggaran tersebut naik dari sebelumnya Rp699,43 triliun.

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat bakal diperpanjang hingga 6 minggu guna menurunkan angka kasus Covid-19.