Menkeu menyatakan bahwa meskipun dilakukan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah, namun pelaksanaan dan pendanaan seluruh urusan pemerintahan harus dilakukan dalam satu sinergi supaya memberikan dampak yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Menkeu menjelaskan dimensi ekonomi tidak hanya dilihat dari sisi mikro transaksional saja, tetapi sisi makro turut mempengaruhi fundamental suatu negara.

Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad menegaskan, para pimpinan kecewa dengan sikap dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Sri Mulyani. Kebijakan yang dikeluarkan terkesan menyepelekan MPR.

Menkeu mengatakan bahwa aset ini akan dipergunakan untuk membangun kantor-kantor vertikal Kementerian Keuangan seperti Kanto Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC), dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Menkeu menekan bahwa momen peringatan Hari Pahlawan tidak seharusnya hanya kegiatan seremonial saja, namun juga harus memberi makna dan pelajaran sekaligus inspirasi dalam  melaksanakan tugas.

Target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 tersebut sangat realistis bahkan berpotensi melebihi target.

Menkeu juga sekaligus menyampaikan apresiasi kepada seluruh K/L dan pemda yang terus melakukan penyesuaian anggaran guna penanganan Covid tanpa meninggalkan integritas dan tata kelola yang baik.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya kerjasama global untuk mengatasinya. 

Menteri Keuangan (Menkeu) mengatakan sasaran pertumbuhan ekonomi yang disepakati 5,2-5,5 Persen (yoy), tingkat inflasi 3%, nilai tukar rupiah Rp14.350 per dolar AS dan tingkat suku Bunga SUN 10 Tahun 6,8%.

Secara umum, dengan memperhatikan realisasi pertumbuhan ekonomi Triwulan II tahun 2021, pemerintah masih meyakini bahwa angka pertumbuhan ekonomi tahun 2021 masih akan berada dalam kisaran 3,7-4,5 persen.