Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said menyampaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 disusun dengan faktor ketidakpastian yang tinggi akibat Covid-19.

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) diupayakan dengan meningkatkan quality control dan mendorong pemerintah daerah (pemda) dalam pemulihan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah meminta, masyarakat tidak perlu panik dan merespon secara berlebihan terkait meningkatnya utang pemerintah.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah mengatakan meningkatnya utang pemerintah tidak perlu direspon secara berlebihan apalagi panik.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah memastikan rencana pemerintah itu tidak akan memberatkan masyarakat. Justru revisi KUP merupakan grand strategy menuju reformasi perpajakan berkeadilan yang akan menguntungkan bangsa ini kedepannya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) Mukhtarudin mengapresiasi kerja jajaran pemerintah yang telah bekerja keras untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional termasuk dalam konteks penanganan masalah Covid-19.

Dalam rapat Banggar di DPR, legislator Fraksi PKB Ratna Juwita Sari, mengritisi perpres 43 tahun 2019 dan lambatnya realisasi dana abadi pesantren yang diamanatkan di UU nomor 18/2019.