Asumsi dasar untuk RAPBN 2021 mulai dibahas di Banggar DPR RI. Kecuali Indonesia Crude Price (ICP) dan lifting minyak, semua indikator asumsi dasar ekonomi makro sudah diusulkan Banggar.

Komisi III DPR RI menggelar rapat dengan tiga mitra kerja, yakni Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Kementerian Hukum dan HAM. Adapun agenda rapat membahas Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021.

Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho terus mendorong Kemenhub memasukkan konektifitas transportasi Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur dalam prioritas proyek anggaran tahun 2021.

Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan BNPT, Komnas HAM, serta LPSK membahas Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021.

Anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tahun 2021 diusulkan sebesar Rp 650.139.800.000 dalam pembicaraan pendahuluan RKAK/L di Komisi X DPR RI.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima meminta agar seluruh BUMN yang mendapat anggaran dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) harus memaksimalkan betul kinerja mereka hingga waktu yang ditentukan.

Banggar DPR memberikan apresiasi atas program-program yang disampaikan empat Kemenko. Program dan kebijakan yang disampaikan empat Kemenko dinilai sangat strategis untuk menyukseskan pembangunan Indonesia tahun 2021.

Target kerja tahun 2021 masih berfokus pada pemulihan dan pembangunan sektor pertanian yang lebih maju, mandiri dan moden.

DPR RI menyelenggarakan Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020 dengan agenda tunggal yakni mendengarkan tanggapan Pemerintah terhadap pandangan fraksi atas KEM dan PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah telah menetapkan tahun Ajaran Baru 2020/2021 harus tetap dilanjutkan agar kalender pendidikan tetap berjalan, meskipun dengan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.