RUU tentang Perubahan UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional diharapkan mampu semakin meningkatkan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional salah satunya dengan mendorong peningkatan alokasi APBN.

Ma`ruf menyebutkan pengelolaan keuangan negara di DPD telah mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 13 kali berturut-turut

Mantan pelaksana tugas Sekretaris Jenderal DPD Ma`ruf Cahyono, mengklarifikasi pemberitaan sejumlah media yang menyebut mantan Ketua DPD OSO memiliki rekening atau mentransfer uang ke kasino.

Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek membantah adanya kepemilikan rekening kasino milik mantan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) sebagaimana temuan PPATK.

BULD DPD RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepakat untuk bersinergi dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda).

Komite II DPD RI Dukung Program Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI majukan potensi kelautan dan perikanan di Indonesia.

Komite I DPD RI mendukung pembentukan DOB, khususnya Provinsi Kepulauan Buton. Hal itu mengemuka dalam pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan DPRD Sulawesi Tenggara.

DPD RI mendesak pemerintah  segera mengeluarkan aturan turunan berupa PP yang mengatur tentang hutan adat, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 67 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Komitmen membangun dan memperkuat daerah kembali ditunjukkan oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat berada di Provinsi Bengkulu dalam rangkaian kunjungan kerjanya di hari kedua.