Wakil Ketua Komite I DPD RI, Filep Wamafma mengatakan, Ke depan pihaknya dan pemerintah akan melakukan konsultasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Otsus Papua.

Undang Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) telah tujuh tahun empat bulan yang lalu disahkan, yaitu tepatnya pada tanggal 15 Januari 2014. Namun dalam perjalanan berlakunya UU ASN tersebut telah mendapat tantangan yaitu akan dilakukannya perubahan terhadap UU ASN tersebut.

Penguatan Bakamla itu penting. Itu kapal-kapal China dan sebagainya ditangkap  namun hanya bisa ditangkap tidak bisa dieksekusi karena Bakamla secara undang undang belum punya power.

Niat baik ini harus diapresiasi, dan DPD RI sangat mendukung atas langkah ini. Permasalahan nantinya ada yang tidak bersedia direkrut, itu masalah lain yang pasti upaya Kapolri untuk merekrut pegawai KPK yang tidak lulus TWK adalah langkah yang harus kita dukung.

Melalui Undang-Undang ini, diharapkan Pemerintahan Daerah mampu mengoptimalkan pembangunan daerah.

Pengadilan Rusia sebelumnya telah menggolongkan yayasan anti-korupsi Navalny sebagai ekstremis. Karenanya, dia dipenjara karena pelanggaran pembebasan bersyarat.

Komite III DPD RI siap menampung masukan terkait kesiapan Sumut dalam PON XXI mendatang. DPD RI juga akan berjuang melobi kementerian-kementerian terkait untuk pendanaan kegiatan PON ini.

PON XX Papua dapat memiliki tujuan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta  meningkatkan ketahanan nasional. PON XX Papua juga menjadi bukti bahwa negara hadir di Papua, dan Papua menjadi bagian dari NKRI.

Tujuan pelaksanaan uji shahih ini adalah untuk menguji sejauh mana substansi dan materi RUU Pinjaman Daerah telah mencapai tujuan yang diharapkan.

Keputusan untuk memasukkan mereka yang berusia antara 50 dan 59 tahun datang setelah rekomendasi dari Komite Ahli tentang Vaksinasi COVID-19.