Saya kira pemerintah harus lebih serius menangani masalah ini. Sudah waktunya revolusi siber. Yang paling penting adalah konten dan website judi online harus dilacak, lalu blokir.

Semua akses judi online bisa ditelusuri, meskipun bandarnya berada di Vietnam, Kamboja dan Filipina, karena semua transaksinya diawali dari Indonesia.

Habiburokhman menjamin, MKD bakal menindaklanjuti anggota DPR yang bermain judi online. Sebelumnya dilaporkan ada 1.000 anggota DPR dan DPRD yang bermain judi online.

Tidak adil rasanya kalau hanya legislatif saja yang disampaikan. Eksekutif, yudikatif juga perlu disampaikan. Saya enggak setuju juga kalau hanya legislatif.

Saya kira penjudi bukan lagi sekadar kode etik, tapi ini sudah pidana ini. Menurut saya. Enggak tahu kalau menurut yang lain.

Kita juga ingin tahu apakah di DPR ini anggota DPR ada juga yang terdeteksi bermain judi online ya, kita minta ini minta infonya.

untuk itu saya sebagai Anggota MKD mengimbau dan mengingatkan agar wakil rakyat  jangan sampai terjerumus pada judi online.

Nah demikian besarnya transaksi apa memang judi online ini ada herdernya gitu ada bekingannya nggak sih? Atau ada indikasi nggak oknum pejabat yang jadi beking judi online? Apa ada indikasi ada oknum penegak hukum?

Nilai transaksi judi online keseluruhan mencapai Rp25 miliar rupiah per orang.

Hal itu disampaikan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana saat rapat dengan Komisi III DPR.