Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil meluncurkan sekaligus tiga buah buku. Salah satu buku hasil karyanya untuk memperjuangkan dana partai politik (Parpol) Rp5000 per-suara.

Tiap Sekjen kemarin ketemu membahas berbagai opsi, tapi nanti yang memutuskan kan para ketua umum

Anggota DPR RI Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil mengatakan sebaiknya tidak ada rangkap jabatan bagi ketua umum partai politik (Parpol) yang diangkat menjadi Menteri dalam kabinet kerja pemerintah.

Ada pihak yang mencoba melakukan framing seolah koalisi tidak kompak.

Kegaduhan di internal koalisi pemerintahan Jokowi mulai terjadi pasca Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan penetapan sebagai presiden terpilih periode 2019-2024. Masing-masing parpol koalisi saling memasang target jatah menteri kepada Jokowi.

Setiap Ormas yang bakal menjadi Parpol tentu harus memiliki dana yang cukup besar. Tanpa kekuatan finansial yang besar, Ormas diragukan bisa menjadi partai. Lalu bagaimana dengan GARBI?

Dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019, delapan parpol tidak melaporkan identitas penyumbang secara lengkap.

Meski tercatat sebagai partai peraih suara terbanyak dari hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), PDIP justru tercatat sebagai parpol yang paling tidak puas terhadap hasil Pileg 2019.

"Sejauh ini partai hanya berfungsi sebagai alat transit untuk menciptakan kekuasaan, belum mengakomodir kepentingan rakyat," jelas Bursah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait upaya penyempurnaan Undang-Undang (UU) Parpol.