Program Hibah Compact Indonesia yang bernilai USD 600 juta mulai dilaksanakan sejak 2 April 2013, yang mencakup 3 (tiga) proyek besar.

Jika hanya mengandalkan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD), maka pertumbuhan tiap daerah akan terus mengalami ketertinggalan.

Upaya ini harus senantiasa berjalan serempak hingga ke level pemerintah provinsi dan kabupaten, demi menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Presiden RI Jokowi menegaskan agar kepala daerah tidak terlalu bergantung dengan Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN) dalam membiayai proyek pembangunan infrastruktur nasional

Presiden RI Joko Widodo membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) 2018, Rabu (26/4) di Jakarta

Sejumlah persoalan pajak PT Eka Prima antara lain pengembalian kelebihan pembayaran  pajak (restitusi), dan surat tagihan pajak dan pertambahan nilai (STP PPN).

Proyek tersebut di antaranya pembangunan Bandara Muara Teweh.

Data digital atau data sosial lebih menekankan partisipasi masyarakat (bottom up), yakni laporan dan peristiwa yang direkam oleh masyarakat lalu diunggah ke media sosial.

Pemerintah saat ini membutuhkan dana sebesar Rp570 triliun untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Kementerian PPN/Bappenas mendorong skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) sebagai alternatif baru untuk mengurangi beban APBN.