Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa fokus penurunan stunting tidak hanya pada daerah-daerah yang saat ini masih memiliki angka stunting tertinggi. Akan tetapi, pemerintah juga mendorong daerah-daerah lain bahkan hingga mencapai nol stunting.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi, menanggapi tuntutan hukuman mati dan kebiri kimia yang ditetapkan kepada Herry Wirawan, pelaku pemerkosa 13 santriwati.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak, sangat mempengaruhi pembangunan SDM Indonesia yang berkualitas.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut ada sejumlah tantangan, yang menjadi penyebab mandegnya pengembangan mobil listrik oleh sekolah menengah kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi vokasi.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun keluarga terutama untuk menyiapkan generasi unggul, sehat (jasmani dan rohani), cerdas dan akan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa harus dimulai dari hulu.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (MENKO PMK) Muhadjir Effendy mengecek kesiapan Operasi Lilin 2021 dalam menghadapi Libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 (Nataru), di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon pada Rabu (22/12).
Pemerintah akan mengoptimalkan penggunaan aplikasi Pedulilindungi, selama liburan Natal dan Tahun Baru Baru (Nataru), guna mengawasi pergerakan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut penurunan angka stunting di Indonesia membutuhkan kerja ekstra keras.
Ada lima elemen yang harus bahu membahu atau yang dikenal dengan penta helix dalam perang melawan stunting. Penta helix sendiri sudah terbukti manjur dalam penanganan COVID-19 di Tanah Air.
Muhadjir menuturkan bahwa secara umum berbagai langkah sudah disiapkan oleh Kemenhub, Kapolri, maupun pihak PT ASDP Indonesia Ferry, guna mengantisipasi terjadinya pergerakan orang secara masif.