Komisi IX DPR mendesak pemerintah dalam hal ini Kemenaker untuk menambah penyidik PNS yang bertugas mengawasi seluruh perusahaan di Indonesia.

DPR mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) mengembalikan syarat utama TKA wajib bisa bahasa Indonesia.

Anggota komisi IX DPR fraksi PKB ini mendesak kehadiran negara dalam membentengi perempuan Indonesia dari bujuk rayu kelompok-kelompok radikal.

Sejumlah pengusaha turut berpartisipasi memberikan uang kepada sejumlah penyelenggara termasuk ke Amran, Pejabat PUPR, dan anggota Komisi V DPR RI.

Terkait soal ini, Komisi IX DPR RI berharap pemerintah dapat melaksanakan hasil rekomendasi panja pengawasan TKA yang dibentuk oleh Komisi IX beberapa waktu lalu.

TKA asal China yang berbondong-bondong ke Indonesia harus diselidiki secara tuntas. Karena itulah DPR perlu menggunakan hak angket.

DPR dinilai mandul dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) sepanjang tahun 2016.

Kebijakan Kementerian Pendidikan terkait moratorium Ujian Nasional (UN) dinilai tidak jelas alias tidak konsisten

UN sebetulnya tidak bisa dipakai untuk mengukur capaian pendidikan secara nasional.

Perusahaan-perusahaan BUMN yang diketahui mengandalkan dan banyak menggunakan tenaga kerja asing padahal masih bisa menggunakan tenaga kerja lokal akan ditegur.