Sejumlah anggota DPR yang sebut telah mengembalikan uang hasil korupsi e-KTP ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) layak untuk dipecat.

Pembentukan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPR dinilai sebagai modus untuk menghancurkan lembaga ad hoc tersebut.

Pembentukan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPR memiliki misi tertentu.

DPR dinilai telah melanggar UU MD3 terkait pembentukan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apa dasarnya?

Meski DPR bermanuver melalui Pansus Hak Angket KPK, lembaga ad hoc itu memastikan terus menggarap sejumlah kasus besar yang sudah berjalan.

Indonesia perlu mengikuti jejak Korea Selatan (Korsel) dalam komitmen memberantas korupsi.

DPR dinilai tak paham terkait pembentukan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penolakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pembentukan Pansus Hak Angket KPK menimbulkan pertanyaan serius bagi DPR.

Pada sidang itu, Jaksa mengungkap peranan Setya Novanto untuk melancarkan proyek E-KTP agar mendapat dukungan dari DPR.

PKS meminta agar Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghormati DPR dan Undang-Undang (UU) yang berlaku di tanah air.