Kami di DPR juga menekankan bahwa perluasan kewenangan ini harus dilakukan secara hati-hati, tetap menghormati prinsip demokrasi, dan tidak boleh melampaui batas yang dapat mengganggu supremasi sipil.

Kemenekraf/Bekraf memaparkan _grand design_ pembangunan ekraf saat rapat kerja (raker) dengan Komisi VII DPR. Salah satu pembahasan yaitu mengenai 8 Asta Ekraf serta penyesuaian efisiensi.

Pasar keuangan kembali diguncang. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terjun 3,84 persen ke level 6.223,39, yang mencerminkan kekhawatiran pasar semakin dalam terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan TNI aktif yang mengisi jabatan sipil harus tunduk pada proses hukum sipil dan diadili melalui peradilan umum.

Trump Pecat Dua Komisioner Demokrat di Komisi Perdagangan Federal AS

Kami meminta pemda dan kementerian lembaga agar tidak menghilangkan hak-hak honorer yang telah lulus CPNS maupun PPPK.

Jadi, selama masih mengikuti aturan, selama tidak anarkis, itu adalah hak untuk masyarakat menyatakan pandangan dan pendapatnya masing-masing.

Artinya kita memang butuh metode menguranginya. Boleh jadi dari 17.000 pulau yang ada di wilayah kita itu memang dapat menjadi solusi.

Karena itu memang sekarang ini TNI sudah mengisi di posisi kementerian tersebut, di lembaga tersebut seperti BSSN, Bakamla, BNPB, terus di Dewan Pertahanan Nasional, itu semua kan TNI sudah mengisi semua posisinya.