Pemerintah dinilai menjadi penyebab langkanya garam di sejumlah wilayah Indonesia.

Pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat SBY dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diyakini tidak mempengaruhi peta politik di DPR.

Langkah sepihak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi, Yasonna H Laoly yang mengizinkan Muchtar menghadiri rapat Pansus Hak Angket di DPR RI beberapa waktu lalu itu menuai pertanyaan.

Presidential threshold dalam Undang-Undang (UU) Pemilu yang baru saja disahkan oleh DPR dinilai sebagai lelucon politik.

Terpidana kasus suap hakim MK Muchtar Effendi membongkar sejumlah "borok" penyidik KPK kepada Pansus Angket DPR. Bagaimana Pansus Angket KPK bisa percaya?

BKSAP meminta agar pemerintah proaktif mengusulkan agar PBB mengirim tentara penjaga perdamaian ke perbatasan Palestina-Israel.

Pimpinan DPR mengapresiasi sikap Fraksi Gerindra yang keluar dari Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu pimpinan DPR menilai keberadaan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tidak efektif.

Mengenai tambahan RAPBN-P Tahun 2017 Kemenpora khususnya senilai Rp 403 miliar, Komisi X DPR RI menginginkan pihak Kemenpora untuk menyiapkan beberapa solusi jika dana tersebut tidak terpenuhi. 

Adnan pun membantah tudingan Yulianis tersebut. Bahkan  mengaku terkejut dengan pernyataan yang disampaikan Yulianis itu.