Karenanya HNW mendesak agar Pemerintah minimal memberlakukan kembali skema bansos pada awal pandemi Covid-19 tahun 2020, mencakup perluasan target dan peningkatan indeks bansos PKH, Sembako, dan Bansos tunai.

Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) meminta pemerintah gencarkan sosialisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat yang akan diberlakukan 3-20 juli 2021 khusus di Ponpes.

Anggota DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus menjadi sorotan karena tidak menjalankan karantina setelah kepulangannya dari luar negeri.

Banyak yang membutuhkan bantuan kongkret untuk atasi covid-19 dengan berbagai dampaknya.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry turut mengapresiasi kesigapan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam menginstruksikan jajarannya untuk turut mengakselerasi program vaksinasi Covid-19.

Dugaan pembangkangan oleh anggota DPR RI, Guspardi Gaus berbuntut panjang. Anggota Fraksi PAN itu dilaporkan ke Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) DPR RI lantaran tak patuh protokol kesehatan, dalam hal ini karantina setelah pulang dari luar negeri.

Pemerintah pusat dapat melakukan pemecatan atau pemberhentian kepada para kepala daerah yang terbukti tidak serius, bahkan abai dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Penolakan pimpinan KPK ini tertuang dalam surat nomor: R/1817/HK.07/01-50/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021. 

Sebagus apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, tidak akan memberikan dampak besar jika tidak didukung masyarakat.