Pembatasan mobilitas dan penerapan protokol kesehatan di sisi hulu merupakan ujung tombak penanganan pandemi Covid-19. 

Anggota DPR RI, Fadli Zon meminta agar pemerintah tidak mengelabui data kasus Covid-19 dengan menurunkan jumlah pemeriksaan Covid-19 agar kasus positif turun.

Bagi anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, pelaksanaan PPKM yang diperpanjang hingga 25 Juli mendatang perlu dievaluasi secara menyeluruh, bukan hanya gonta-ganti istilah.

Pemerintah harus dapat memastikan bantuan-bantuan untuk rakyat yang terhimpit pandemi Covid-19 benar-benar sampai kepada yang berhak.sa

Jangan sampai kendala yang bersumber pada birokrasi, tapi yang jadi korban adalah rakyat kecil yang tidak tahu apa-apa.

Tujuannya, agar roda perekonomian yang sempat tersendat selama pandemi Covid-19 bisa kembali menggeliat.

Kalangan dewan meminta Pemerintah jujur dan melakukan evaluasi secara serius efektifitas vaksin Sinovac dalam program vaksinasi Covid-19. 

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah untuk bekerja dengan hati, jujur dan transparan mengungkap data penanganan Covid-19.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menilai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat bisa menumbuhkan kepercayaan pasar terhadap upaya pemerintah menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.